Suruhan Mahfud MD, Peristiwa 14 Januari 2019 Harus jadi Pelajaran

Suruhan Mahfud MD, Peristiwa 14 Januari 2019 Harus jadi Pelajaran

jpnn. com , JAKARTA – Menko Polhukam  Mahfud MD menekankan mengenai pentingnya koordinasi jarang Kementerian dan Lembaga dalam penanganan pesawat udara yang dipaksa datang (force down).

Oleh karena itu, kata Mahfud, dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, Kemenko Polhukam menginiasi pembuatan Kemufakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Ganjil Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down).

“Force down dengan dilakukan TNI AU kepada Ethiopian Airlines pada 14 Januari 2019 yang lalu, telah memberikan rujukan kepada kita semua, terhadap pentingnya koordinasi antara kementerian dan institusi, khususnya dalam penanganan pesawat hawa yang telah di force down, ’” kata Mahfud dalam sambutannya pada kegiatan Latihan Bersama Pengerjaan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Acara Latihan Bersama itu adalah kerjasama Kemenko Polhukam, Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Departemen Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum LPPNPI, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.

Latihan Bersama ini sendiri adalah tindaklanjut dari kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 yang lalu.

“Dengan latihan bersama tadi, dapat kita lihat adanya koordinasi antar bagian kerja kementerian lembaga di lapangan, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, jadi bukan hanya sebatas aturan & tata cara tertulis, tetapi mampu dimanfaatkan maksimal dan sebagai tes fungsi, pemahaman pada praktiknya di lapangan, ” ujarnya.

Kesepakatan 10 lembaga tentang mekanisme pemaksaan pendaratan ini dipicu insiden pesawat Ethiopian Airlines pada 14 Januari 2019 lalu.

Saat itu, dua jet tempur F16 TNI AU memaksa turun (force down) pesawat tersebut, karena tak punya izin menyeberangi wilayah udara Indonesia.

Namun penanganan pesawat Ethiopia tersebut berlangsung lama dan maskapai itu mengajukan keberatan dan gugatan sebab tidak ditangani secara cepat & merugikan maskapai tersebut.

Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Surpiyanto yang juga meninjau pelajaran itu mengatakan, mengemban tugas menancapkan hukum dan mengamankan wilayah udara yurisdiksi nasional yang telah diamanatkan dalam aturan perundang-undangan bukanlah pekerjaan yang mudah.

Terlebih lagi dihadapkan pada luasnya wilayah udara nasional yang harus dijaga, serta keterbatasan sarana dan prasarana maupun aturan perundang-undangan.

“Namun hal tersebut bukan sandungan atau alasan bagi Kohanudnas buat selalu berupaya melaksanakan tugas demi penegak kedaulatan wilayah udara yurisdiksi nasional secara optimal, ” sekapur Joni.

Mengucapkan Juga:

Mencermati realita yang tersedia saat ini, khususnya yang terkait dengan maraknya pelanggaran pesawat suasana asing tidak terjadwal di provinsi udara yurisdiksi nasional, menunjukkan bahwa konsep ruang udara nasional Nusantara masih relatif terbuka juga tidak eksklusif.

“Pelanggaran provinsi udara nasional berbeda dengan kriminal biasa, dimana pelanggaran wilayah udara dapat berdampak pada aspek pertahanan dan kedaulatan negara, ” tuturnya.

Kasum TNI menambahkan bahwa penanganan terhadap pesawat hawa asing yang melanggar wilayah hawa nasional dalam rangka pengamanan provinsi udara untuk kepentingan pertahanan negara dan keselamatan penerbangan.

Hal ini mempunyai makna penting dalam menjaga kedaulatan negara di ruang udara dan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama dari Kementerian/Lembaga serta instansi terkait.

“Penanganan terpadu dilakukan terhadap pesawat udara asing dengan tidak memiliki izin dan dipaksa mendarat di Pangkalan Udara sebab pesawat udara TNI AU, ” katanya.

Menurut tempat, dilatihkannya tahapan prosedur terpadu penanganan pesawat setelah pemaksaan mendarat merupakan sebagai implementasi kesepakatan bersama sekaligus melihat efektivitas, efisiensi serta sinergitas Kementerian/Lembaga dan instansi terkait. dalam percepatan penanganan dan antisipasi kemungkinan terjadinya hambatan yang dapat mengecewakan tugas-tugas penegakan hukum oleh para pemangku kepentingan demi terciptanya pertahanan dan keamanan negara serta kesejahteraan penerbangan.

Oleh sebab itu, Joni berharap kepada seluruh pihak yang terlibat dalam latihan ini, dapat benar-benar mengerti serta memahami rangkaian materi latihan secara baik dan utuh.

“Seluruh personel yang terlibat dalam latihan ini hendaknya dapat melaksanakan tugas dan perannya secara efektif, efisien dan profesional jadi latihan dapat berjalan dengan mampu dan tujuan serta sasaran pelajaran dapat tercapai, ” ucap Jenderal bintang tiga ini. (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video itu!

Baca Juga:

Author: Eric Nelson