PPKM Mikro Dorong Pemerintah Daerah Peka Membaca Data

jpnn. com , JAKARTA – Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Di dalam Negeri Nomor 14 tarikh 2021 tentang perpanjangan & pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Pengetatan atau pemberlakuan PPKM mikro nantinya dibagi berdasarkan zonasi risiko penularan Covid-19 pada tingkat kabupaten atau kota.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan zonasi kabupaten atau kota bersemangat dinamis.

Baca Juga:

Sejak situ, pemerintah daerah tetap memantau data kasus aktif secara berkala di dalam menentukan zonasi sebuah wilayah.

“Jika lebih dari sepekan suatu daerah masih tetap di zona oranye atau merah, maka upaya penanganan semacam PPKM Mikro harus dievaluasi, ” kata Wiku di dalam keterangan persnya, Selasa (22/6).

Adam bergelar profesor itu mengutarakan pemberlakuan PPKM mikro bisa menggiring pemerintah daerah terbiasa membaca data kasus rajin Covid-19.

Baca Juga:

Selain itu, kata Wiku, kebijakan PPKM mikro bisa memotivasi pemerintah daerah mengoptimalkan fungsi posko Covid-19 di tangga desa.

“PPKM mikro berfungsi dengan spesifik mengawasi kegiatan di masyarakat yang umumnya suram untuk dikendalikan, ” menguraikan eks dosen Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia tersebut.

Author: Eric Nelson