Pemprov Jabar Harap UU Cipta Kegiatan Permudah Usaha dan Atasi Tumpang Tindih Kebijakan

Pemprov Jabar Harap UU Cipta Kegiatan Permudah Usaha dan Atasi Tumpang Tindih Kebijakan

jpnn. com , JAKARTA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara Ningsih berniat UU Cipta Kerja dalam pengaplikasiannya bisa meningkatkan kemudahan berusaha dalam Jawa Barat dan Indonesia dengan umum.

Ia juga mengecap muara investasi adalah kesejahteraan masyarakat.

“Ujungnya sejak investasi itu kesejahteraan masyarakat, ” kata Noneng dalam seminar daring bertajuk Menjawab Tantangan Meningkatkan Investasi Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat di UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga:

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, dikatakan Noneng, penting dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan mencari jalan (ease of doing business) serta untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kebijakan antara pusat dan kawasan.

“Urgensi UNDANG-UNDANG Cipta Kerja untuk meningkatkan kesenangan berusaha di Indonesia dari status 73 di tahun 2020 menjelma peringkat 53 di dunia. Kemudian adanya tumpang tindih kebijakan wilayah dan pusat, ” kata Noneng.

Selain tersebut, lanjut Noneng, UU Cipta Kerja urgen dihadirkan untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, over regulasi, awak sektoral antar pemangku kebijakan dan mengatasi persoalan pengangguran.

Baca Juga:

“Dari urgensi itu kita akan melihat manfaat UU Cipta Kerja. Yakni, memperbaiki iklim investasi, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, meminimalisir dan menyekat praktek korupsi, menyederhanakan regulasi mengikuti membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta memberikan perlindungan dan kemudahaan untuk UMKM dan koperasi, ” sebut Noneng.

Perkara penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja, Noneng mencotohkan, dari yang sebelumnya ada sembilan tahapan perizinan menjadi hanya empat tahapan.

Author: Eric Nelson